Kajian Bahan Bakar Minyak (BBM): Pencabutan Subsidi BBM = Implementasi Neoliberalisme Sektor Migas. – kajian BEM KM UGM –

“Negara seharusnya tidak boleh memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, karena Negara memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi lembaga usaha, jadi sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya walaupun ia harus menanggung beban yang tidak ringan, karena negara bukan lembaga pragmatik” (Anonim)

Pendahuluan

Pada Maret 2013 Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, yaitu akan menaikkan harga BBM premium dan solar. Keputusan ini diambil karena harga BBM internasional trendnya selalu naik. Akan tetapi, harga minyak Indonesia mencapai US$ 107,42 per barel. Ini berarti turun US$ 7,44 per barel dari US$ 114,86 pada bulan Februari 2013. Sedangkan harga tukar rupiah adalah Rp 9700/1 USD. 

Harga minyak internasional ditentukan oleh nilai tukar rupiah, situasi internasional, dan kondisi keuangan global, sehingga Indonesa harus menyesuaikanya dengan kebijakan dalam negeri, yaitu subsidi BBM yang ditanggung APBN. Akan tetapi, menurut UU No. 22 Tahun 2001, khususnya pasal 28, harga minyak Indonesia ditentukan oleh pemerintah, bukan pada mekanisme pasar internasional.

Indonesia adalah negara pengimpor minyak mentah untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Lifting minyak Indonesia adalah 840.000 barrel/hari (Kementrian ESDM, 13/5/2013), sedangkan kebutuhan kebutuhan dalam negeri Indonesia diperkirakan 1.600.000 barrel/hari. Sedangkan Pertamina hanya menguasai ladang minyak untuk eksplorasi sebanyak 20% dari seluruh ladang minyak di Indonesia. Sehingga Indonesia harus mengimpor minyak dengan harga yang mengikuti harga BBM internasional.

Kondisi di atas membuat pemerintah kewalahan karena APBN kita jebol dengan subsidi untuk sektor BBM sebesar Rp 194 Triliyun pada 2013. Sedangkan total keseluruhan untuk subsidi energi (juga termasuk listrik) adalah Rp 317 Triliyun (Kementrian ESDM, 13/5/2013), sehingga pemerintah memiliki argumentasi  untuk mengurangi subsidi BBM, yaitu:

Subsidi membuat berkurangnya kesempatan untuk mengarahkan agar belanja negara lebih produktif dan berkualitas.
Konsumsi BBM sulit dikendalikan sehingga cadangan minyak akan cepat habis .
Semakin memicu terjadinya penyalahgunaan konsumsi BBM dan kurangnya rangsangan pengembangan energi alternatif.
Berkurangnya kesempatan untuk mengarahkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan.
Berpotensi mereduksi program konservasi lingkungan.
Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menaikan harga premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, dan juga untuk solar tetapi tidak akan lebih tinggi dari harga premium (VivaNews, 2013). Pemerintah berencana akan mengalokasikan subsidi tersebut untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan juga beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta sebagian untuk infrastruktur.

Terkait dengan data dan fakta di atas, maka munculah pertanyaan mengapa Indonesia selalu tidak dapat mengantisipasi harga BBM internasional yang trendnya diperkirakan akan selalu naik? Mengapa pemerintah begitu ketakutan terkait inflasi, kondisi ekonomi global, dan nilai tukar rupiah untuk mengatur keuangan negara melalui APBN? Disaat yang bersamaan lantas mengapa Pertamina hanya menguasai 20% ladang minyak di Indonesia?

Menuju Pasar Neoliberalisme yang Diimpikan

Penghapusan subsidi BBM yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah sebenarnya bukanlah sebuah kebijakan yang berdiri sendiri. Sebagai sebuah proses sistematis untuk menyesuaikan harga BBM nasional terhadap harga pasar BBM internasional, kebijakan tersebut hanya bagian dari pelaksanaan agenda ekonomi pasar neoliberal yang sedang dilakukan IMF (International Monetary Fund) dan USAID.

Sebagaimana diketahui, melalui suatu paket program yang dikenal sebagai program penyesuaian struktural (structural adjustment program), IMF dan para pemodal internasional lainya sedang berusaha keras untuk menggiring perkembangan perekonomian Indonesia ke arah peneyelenggaraan ekonomi pasar neoliberal.

Empat unsur utama agenda ekonomi pasar neoliberal sebagaimana tercantum dalam Letter of Intents (LOI) itu adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan anggaran ketat dan penghapusan subsidi
Liberalisasi sektor kuangan
Liberalisasi sektor perdagangan
Pelaksanaan privatisasi BUMN
USAID sebagai lembaga donor milik Amerika juga menginginkan masukanya investasi modal asing untuk sektor energi. Seperti yang dikatakan oleh situs USAID sebagai berikut terkait kebijakan bilateral soal investasi di sektor energi.

The U.S. Department of Energy hosted the U.S. ‐ Indonesia Energy Investment Roundtable which provided a venue for senior officials from the two countries and the private sector to address areas of opportunity and improvement in energy investment. (Fact Sheet, U.S.‐Indonesia Trade and Investment Relationship, 19 November 2011)

Sebagai bagian dari agenda ekonomi pasar neoliberal, alasan utama penghapusan subsidi BBM sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perubahan harga minya mentah internasional atau dengan peningkatan volume subdisi BBM dalam APBN. Alasan pokok subsidi BBM adalah untuk mengurangi peranan ekonomi negara dan untuk meningkatkan mekanisme pasar (kaum pemodal) dalam menyelenggarakan perekonomian nasional.

Hal tersebut sejalan dengan pendekatan neo-institusionalisme (Umar, 2012) yang mengisyaratkan penggunaan paradigma neoliberal dalam pengelolaan negara (Hadiz, 2004). Gill (2000) mengistilahkanya dengan “constitutionalism of disciplinary neoliberalism”, dengan bertumpu pada reformasi sturktural pasca krisis, terutama Indonesia pasca oil boom tahun 1980-an (Chaniago, 2013), untuk negara-negara berkembang. Pendekatan ini mengaplikasikan perangkat legal-struktural negara untuk memastikan pasar berjalan secara efektif, yaitu dengan UU Migas. Pada hakikatnya, negara memberikan kepada individu untuk menyelenggarakan perekonomian yang berbasis pada mekanisme pasar.

Setelah Pertamina hanya menguasai 20% ladang minyak Indonesia (Syeirazi, 2012), maka liberalisasi sektor hulu Migas akan bergeser ke sektor hilir Migas. Bisnis eceran akan menjamur dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing di sektor hilir Migas. Dengan dicabutnya subsidi maka harga BBM nasional akan naik, dan akan terjadi persaingan ketat antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan minyak di sektor hilir migas. Ini merupakan agenda neoliberalisme yang mengedepankan persaingan bebas antar pelaku usaha. Karena kondisi hingga hari ini pemerintah masih dengan harga premium Rp 4.500, maka perusahaan asing tersebut tidak akan mampu bersaing dengan Pertamina, tetapi dengan mencabut subsidi menjadi Rp 6000, dan akan terus naik dengan alasan harga BBM internasional dan kejebolan APBN, maka Pertamina akan sejajar secara harga dan regulas dengan perusahaan asing, seperti yang sudah terjadi di sektor hulu Migas sati dekade ini. Ini yang disebut dengan tidak berkedaulatan energi di sektor hulu dan juga sektor hilir.

Pada hakikatnya, semua regulasi yang mengatur soal energi, dan juga soal sektor lainya adalah bagian Washigton Consensus (Williamson, 2004) sebagai rekomendasi bagi negara-negara berkembang yang sedang dilanda krisis. Berikut adalah 10 rekomendasi dari Washington Consensus, yaitu:

Disiplin anggaran pemerintah;
Pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, sebagai penunjang pertumbuhan dan pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah
Reformasi pajak, dengan memperluas basis pemungutan pajak;
Tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga positif secara riil;
Nilai tukar yang kompetitif;
Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif;
Penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik investasi asing langsung;
Privatisasi BUMN;
Deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif;
Keamanan legal bagi hak kepemilikan.
Liberalisasi Sektor Hulu Migas: Perspektif Historis

Sektor hulu adalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Pada 2001, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang peraturan sektor Migas di Indonesia. Sampai saat ini, undang-undang tersebut masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai sangat pro-liberalisasi yang tidak menjamin pasokan BBM dan gas bumi dalam negeri.

Sebelum tahun 2001, seluruh kegiatan pengelolaan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dikendalikan oleh sebuah BUMN, yaitu Pertamina. Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan negara yang berusaha melaksanakan urusan Migas mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta pemasaran dengan sistem monopoli terpadu. Maka dari itu, pintu masuk migas ke dalam pasar hanyalah melalui Pertamina.

Dengan Pertamina sebagai satu-satunya pintu masuk, didapati kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, proses Migas di Indonesia dapat terkontrol dengan baik dan produktivitasnya pun sangat tinggi. Oleh karena itu, sebelum tahun 2001, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor migas terbesar, apalagi pada 1970-an Indonesia mengalami oil boom dan sangat untung sebagai negara penghasil minyak, dan mungkin dapat dikatakan hak masyarakat untuk mendapatkan migas dengan mudah terpenuhi.

Akan tetapi kekurangannya adalah Pertamina dinilai tertutup dan tidak transparan dalam keuntungan dari usaha sektor Migas ini. Sektor Migas merupakan sektor yang padat modal dan beresiko tinggi juga memerlukan teknologi yang tinggi sehingga Pertamina perlu bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama Production Sharing Contract (PSC) agar mampu melakukan tugas untuk dapat menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Dalam kerjasama dan pemakaian keuntungan hasil, Pertamina didapati terjadinya korupsi pada sistem keuangannya. Setelah terungkapnya kasus korupsi tersebut, pemerintah mengambil alih keuangan Pertamina dan dalam implementasinya. Hal ini mengakibatkan Pertamina tidak berkembang lagi dan mulai terjadi krisis Migas.

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan kerja sama dengan IMF dengan niat agar IMF dapat membantu permasalahan krisis tersebut. IMF pun bersedia untuk mengucurkan dana asalkan Indonesia menjalankan agenda reformasi ekonomi, diantaranya reformasi sektor energi, lebih khusus lagi reformasi harga energi dan reformasi lembaga pengelola energi.

In the oil and gas sector, the government is firmly committed to the following actions: replacing existing laws with a modern legal framework; restructuring and reforming Pertamina; ensuring that fiscal terms and regulations for exploration and production remain internationally competitive; allowing domestic product prices to reflect international market levels; and establishing a coherent and sound policy framework for promoting efficient and environmentally sustainable patterns of domestic energy use. (Letter of Intent RI-IMF, 20 Januari 2000)

IMF juga mendesak kepada pemerintah agar segera dibentuk RUU Migas yang intinya adalah mereduksi monopoli Pertamina dengan memecahkan industri Pertamina yang semula terintegrasi dari hulur ke hilir dan meliberalisasi sektor Migas dengan membuka selebar-lebarnya ladang investasi bagi pengusaha swasta.

Pemerintah pun membuat RUU Migas dengan dalih bahwa dengan adanya monopoli Pertamina, akan terjadi inefisiensi, rentan korupsi. Pertamina juga posisinya dijadikan sejajar  dengan kontraktor lain dan dibentuk institusi nonbisnis yakni Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang mengendalikan kegiatan usaha hulu di bidang Migas. Menurut pemerintah, dengan begitu akan terjadi persaingan sehat  yang akan memacu Pertamina agar menjadi perusahaan yang lebih maju. Namun, bahayanya RUU ini adalah tidak adanya jaminan keamanan pemenuhan kebutuhan Migas dalam negeri. Para kontraktor biasanya lebih memilih untuk menjual Migas ke luar negeri. RUU pun di bahas bersama dengan DPR  dan diwarnai oleh berbagai kritikan. Namun, DPR gagal mementahkan RUU yang dibuat pemerintah, RUU Migas pun disahkan pada Oktober 2001. Maka UU 22 tahun 2001 tentang Migas ini pun telah sah dan digunakan di Indonesia hingga hari ini.

Satu hal yang pernah diperjuangkan pada 2003 oleh Serikat Pekerja Pertamina yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 22 Tahun 2001 hanya mengambulkan pemohon untuk membatalkan pasal 28 terkait penentuan harga minyak mengikuti harga pasar, sehingga yang menentukan harga minyak menjadi milik pemerintah.

Pada 2012 yang lalu, BP Migas diketuk palu oleh MK karena melanggar konstitusi, sehingga urusan tersebut sekarang menjadi tanggungjawab SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dibawah Kementrian ESDM. Keputusan MK membatalkan BP Migas adalah satu langkah besar untuk mengembalikan peran negara dalam menentukan hajat hidup orang banyak. Tetapi, hingga hari ini ladang minyak di sektor hulu 80% dikuasai oleh asing.

Liberalisasi Sektor Hilir Migas: Perspektif Masa Depan

UU No. 22 Tahun 2001 mengatakan bahwa sektor hilir meliputi beberapa bagian, yaitu 1) pengolahan, 2) pengangkutan, 3) penyimpanan, dan 4) niaga. Dengan adanya pembagian seperti itu, maka investasi sektor hilir dimungkinkan tanpa harus membebani investor dengan dana yang besar, seperti di sektor hulu.

Target investasi di sektor hilir adalah US$ 2,4 miliar atau 13,11% pada 2012. Sudah ada 40 perusahaan asing yang akan membuka SPBU, dan masing-masing memperoleh izin untuk mendirikan 2000 unit di seluruh Indonesia. Liberalisasi di sektor hilir saat ini sedang muncul sebagai lokasi investasi baru setelah investasi di sektor hulu dilakukan sejak masa Orde Baru dan setelah reformasi.

Payung hukum pendirian izin SPBU dari perusahaan asing ini adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2005. Kegiatan di sektor hilir ini diatur oleh BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas). BPH Migas setidaknya sudah membuat kewenangan untuk monopoli Pertamina di sektor hilir jadi berkurang sejak November 2005, adanya jaminan bahwa investor akan diberikan aturan yang sama dan perlakuan yang sah dengan Pertamina, dan mengizinkan investor lokal dan swasta untuk ambil bagian di kegiatan hilir, yaitu pemrosesan, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran.

Liberalisasi sektor hilir masuk dengan politik pembentukan harga secara transparan berdasarkan harga pasar. Dan yang terpenting adalah adanya izin bagi investor lokal dan swasta asing untuk ambil bagian pada kegiatan hilir, terutama dalam niaga umum yang berakibat pada munculnya SPBU yang beroperasi pada bisnis eceran Migas dengan harga yang seusai dengan ICP (Indonesian Crude Oil Price).

Sementara itu, subsidi BBM ditujukan untuk membuat konsumsi BBM tetap dapat diakses oleh rakyat kecil, agar harga BBM tidak melambung sesuai dengan harga minyak dunia yang selalu naik. Dalam salah satu agenda Washington Consensus, maka subsidi harus diperkecil dan bahkan dihapus karena tidak efektif bagi mekanisme pasar dan membebani anggaran negara. Argumentasi ini yang dipakai pemerintah dalam mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM.

Dengan UU No 22 Tahun 2001 dan Permen ESDM tersebut, serta dengan adanya BPH Migas, maka sektor hilir pun menjadi pro-pasar. Neoliberalisme di sektor hilir adalah hal yang dilaksanakan kemudian. Pertanyaanya sekarang adalah bagiamana sektor ini dapat berkembang untuk swasta dan asing apabila masih ada kebijakan subsidi? Jelas mereka akan kalah karena Pertamina disubsidi oleh Negara, dan masyarakat akan memilih Pertamina sebagai SPBU-nya. Satu-satunya jalan adalah dengan mencabut subsidi (subsidi BBM = Rp 0), dengan mengikuti harga pasar. Karena SPBU asing menggunakan harga pasar sebagai nominalnya. Dengan mencabut subsidi, maka persaingan setara antara Pertamina dan perusahaan asing akan lebih kompetitif, sedangkan dapat dipastikan kesuksesan agenda neoliberalisme akan sukses, dan kedaulatan energi akan semakin meninggalkan Indonesia di sektor hilir.

Rencana Kebijakan Pemerintah

Kebijakan subsidi BBM belum diputuskan, akan tetapi akan segera diputuskan dan diimplementasikan sebelum Juli 2013. Ada rencana pemerintah untuk kebijakan subsidi BBM ini dengan menggunakan dua harga. Kebijakan diskriminasi harga ini akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, dan mengembangkan kesempatan yang semakin luas di sektor eceran informal. Karena logika diskriminasi harga akan berdampak lurus dengan pilihan rasional

Kebijakan BLT juga akan memiliki dampak sosial yang tidak sedikit. BLT adalah kebijakan dengan logika santau klaus, sebuah kebijakan hadiah tunai yang sangat tidak mendidik dan tidak memperdayakan. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana rakyat miskin itu keluar dari garis kemiskinan bukan dengan memberi hadiah yang tidak berkelanjutan dan tidak produktif seperti itu.

Begitpun juga dengan kebijakan kuota subsidi BBM per hari bagi motor dan mobil. Saya pikir kebijakan ini tidak rasional, dan tidak menyelesaikan masalah. Ada juga menimbulkan masalah baru terkait dengan penyelundupan BBM yang sulit dilacak.

Kesimpulan

Berikut adalah Pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial:

Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Konstitusi kita mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan liberalisasi yang sudah mapan terjadi di sektor hulu, dan kini akan mengekspansi ke sektor hilir dengan cara mengurangi subsidi hingga mencapai Rp 0 dengan alasan apapun adalah melanggar konstitusi demi hukum.

Perekonomian nasional yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan tidak akan pernah relevan dengan liberalisasi di sektor hilir karena menyerahkan usaha yang menguasai hidup orang banyak pada individu bukan pada negara. Apabila hal tersebut dilakukan, demi hukum itu melanggar konstitusi.

Seperti yang diungkapkan Revrisond Baswir (2009) terkait dengan  rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM adalah kolaborasi para ekonom neoliberal dengan perusahaan-perusahaan Migas internasional yang memicu kekisruhan harga BBM selama ini. Usaha ini terus dilakukan sejak 2000 karena ada LoI, IMF, Washington Consensus, dan USAID yang menekan dengan iming-iming bantuan internasional dan juga politik balas budi elit bangsa ini. Artinya, merekalah yang secara sistematis mengembangkan wacana mengenai dampak lonjakan beban subsidi terhadap jebolnya APBN kita. Wacana-wacana itu sesungguhnya hanyalah provokasi untuk meniadakan subsidi BBM sehingga membuat perusahaan asing dapat masuk dan berkompetisi dengan Pertamina di sektor hilir.

Sikap dan Rekomendasi Gerak Mahasiswa

Kami, sebagai mahasiswa di BEM Seluruh Indonesia, dengan ini menolak dengan tegas kenaikan harga BBM karena dinilai hanya menjadi alasan untuk memudahkan kepentingan asing menguasai cabang produksi yang menguasai hidup rakyat kebanyakan, yaitu minya dan gas bumi. Kami ingin agar subdisi tetap ada dilaksanakan sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Selain itu, alasan kami jelas mengapa kami harus menolak kebijakan pengurangan subdisi BBM karena:

Pemerintah meminggirkan ide Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan yang telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
Pemerintah lebih memikirkan kaum pemodal dan kalangan atas masyarakat dalam kebijakan harga BBM dan semua paradigma yang melandasinya
Pemerintah gagal melakukan diversifikasi energi bahkan tidak menunjukan keberpihakan pada pengembangan energi alternatif untuk mengganti semua energi fosil yang akan segera habis
Pemerintah tidak memiliki keinginan serius untuk membangun infrastruktur transportasi publik yang berkualitas dibutuhkan rakyat banyak untuk menekan kendaraan bermotor, bukan dengan cara membebani rakyatnya sendiri dengan mengurangi subsidi BBM.
Pemerintah gagal menekan kebocoran BBM yang terjadi.
Pemerintah gagal membangun transparansi terkait biaya produksi premium dan mengilangkan permainan kartel BBM
Terkait dengan penyelamatan APBN, pemerintah gagal membangun prioritas pemangkasan karena yang harus dipangkas adalah beban bunga obligasi BLBI, biaya birokrasi/pejabat, dan praktek korupsi
Pemerintah justru gagal memberantas korupsi yang telah merampok APBN
Bahwa upaya pemerintah menaikan harga BBM tidak lepas dari upaya liberalisasi BBM di sektor hilir
Kebijakan kenaikan BBM untuk sebagian masyarakat berarti pemerintah telah dengan sengaja membangun pertentangan dan konflik horizontal di tengah masyarakat yang berakibat adanya potensi disintegrasi sosial.
Mahasiswa bergerak untuk membela rakyat kebanyakan, rakyat kecil yang tertindas (mustadh’afin), bukan untuk membela dan berada di barisan kaum elit, swasta asing, dan koruptor. oleh karena itu kami akan bergerak untuk menolak kebijakan pengurangan subdisi BBM yang hanya merugikan bagi mereka yang kecil dan tertindas di Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia!

Referensi Buku

Baswier, Revrisond. 2009. Bahaya Neoliberalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Chaniago, Andrinof A. 2012. Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru. Jakarta: LP3ES

Khalid, Syeirazi. 2009. Dibawah Bendera Asing: Liberalisasi Indsutri Migas di Indonesia. Jakarta: LP3ES

Referensi Jurnal dan Kertas Kerja

Gill, Stephen. 2000. The Constitution of Global Capitalism. Paper for a panel “The Capitalism World, Past, and Present. The International Studies Association Annual Convention, Los Angeles.

Hadiz, Vedi R. 2004. Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institustional Perspektive. Development and Change, Vol. 35 No. 4:697-718)

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2012. Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia Pasca 1998. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 16 No. 1.

Williamson, John. 2004. A Short History of Washington Consensus. Papper for Conference “From the Washington Consensus Towards A New Global Governance. Barcelona, September 24-25.

Posted on June 22, 2013, in Sosial Kemasyarakatan. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

PradanaNusantara

writing is an art of giving

Catatan Dahlan Iskan

dahlaniskan.wordpress.com

a journey to live a personal legend

But the secret in life is to fall seven times, and rise up eight times

rossaochana

Just another WordPress.com site

Wonojatun - weje26

Saya menulis ketika ingin dan tak ingin, menerjemahkan rasa pada deretan kata.

Jejak Hidayat Nur Wahid

Manusia biasa dihadapan-Nya

Catatan Pemikir Bodoh

krauk-krauk, nyam-nyam...^^

Ladang Pikiran

Learn | People | Nation | Travel | Hobbies | Economics | Agriculture | Insight | Photography | Journey | Personal Life | Thought

dinie hz

ada ilmu yang disimpan dan dibagikan di sini

Cerita Mitra Masyarakat Mandiri

Empowerment l Synergy l Partnership

iko15

Just another WordPress.com site

Ahmadchairullah's Blog

Just another WordPress.com site

Akusmayadi's Weblog

Just another WordPress.com weblog

pelukissenja

Just another WordPress.com site

Anriani's Blog

Just another WordPress.com site

Ginantaka's Blog

Just another WordPress.com site

Hidayat Wali

think globally, act locally, seem ecologically

gmjeep

Just another WordPress.com site

Ariawiyana

Lihat, Dengar, Rasakan

Hendra EG "BAMaker" #BangkitMaju #BAMovement

Inspirator #BangkitMaju yang sarat pengalaman lapangan. Lantang berbicara, sebagai perpaduan akademisi dan praktisi. Menginspirasi dari kisah nyata kehidupan pribadinya. Hendra EG "BAMaker" siap membangunkan anda untuk BANGKIT dan MAJU menjadi lebih baik. Follow @HendraEG

%d bloggers like this: